Ayo Bantu Kembalikan Hak-hak Warga Pulau Pari

Petisi Untuk Keadilan Bagi Pulau Pari

pulau pariSumber Gambar: Website Change

Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menjadikannya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Pulau yang menjadi harta tak ternilai bagi bangsa Indonesia dan selayaknya kita jaga bersama sebagai warisan anak bangsa bagi generasi penerus masa depan. Salah satu wilayah kepulauan yang eksis di Bumi Pertiwi adalah gugusan Kepulauan Seribu yang terletak di Teluk Jakarta dengan jumlah pulau yang mencapai 110 buah.
Salah satu pulau di Kep. Seribu adalah Pulau Pari, sebuah pulau mungil seluas 40,32 Ha nan asri khas pulau tropis. Pulau ini sudah mulai ditempati penduduk sejak tahun 1950-an hingga saat ini jumlah penduduknya sekitar 700 jiwa, yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan dan petani rumput laut. Pulau ini juga menjadi tempat bagi laboratorium dan tempat pelatihan LIPI Oseanografi yang terletak di ujung barat pulau. Keindahan dan kelestarian alam menjadi denyut kehidupan Pulau Pari, yang kini menjadi daya tarik utama wisata bahari disana.

Namun semua keasrian dan keindahan alam pulau serta maraknya wisata seakan bayangan semu, ketenangan hidup serta produktifitas warga pulau dapat berubah dalam sekejap mata dikarenakan oleh satu hal. Ternyata tanah Pulau Pari dalam status tanah sengketa!

Sejak tahun 1987, 90% tanah Pulau Pari dikuasai oleh PT Bumi Pari Asih lewat proses mekanisme jual-beli tanah yang sumir, intimidatif dan berpotensi melanggar Undang-undang Pertanahan. Ceritanya tidak berhenti sampai jual-beli semata, karena di lapangan, terjadi bentuk-bentuk kecurigaan, penekanan dan intimidasi terhadap warga setempat. Sempat ada upaya mencari solusi dimana tercapai kesepakatan lisan bahwa kepemilikan tanah di Pari, terdiri dari tiga shareholder. 50 persen milik PT, 40 persen milik Pemda DKI (yang idealnya menjadi hak bagi penduduk juga), dan 10 persen milik LIPI. Tuntutan realisasi 40 persen tanah untuk warga terus diwacanakan sejak beberapa tahun terakhir.

Namun menurut tokoh masyarakat setempat, tuntutan itu tak pernah digubris oleh pemda setempat, dalam hal ini Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Akibatnya, warga tak bisa berbuat apa-apa. Rumah yang mereka tempati, tak boleh dikembangkan/ dibangun, bahkan untuk sekadar membuat teras dan pekarangan. Yang lebih parah, warga tidak diperbolehkan untuk sekadar merehabilitasi rumah mereka. Tuntutan warga menagih 40 persen wilayah pulau, adalah usaha mereka untuk bisa memastikan kehidupan mereka di keesokan hari. Karena mereka tak tahu kapan, jika kondisi terus seperti itu, rumah mereka akan direbut, dan otomatis hidup mereka pun terancam.

Sumber artikel di atas: Dunia Imajinal

Karena itu, kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara, Kawan, dan Rekan sekalian untuk memberikan dukungan kepada warga Pulau Pari – Kep. Seribu Jakarta untuk menuntut kembali haknya atas tanah yang secara de facto didiami oleh warga secara turun menurun hingga empat generasi dan menolak kesewenang-wenangan pihak PT Bumi Pari Asih dalam kepemilikan tanah Pulau Pari hanya demi kepentingan komersil. Caranya adalah dengan ikut menandatangani PETISI ini dan terus mengikuti kampanye serta program kami selanjutnya terkait isu sengketa lahan Pulau Pari ini.
Terima kasih sebelumnya
#SavePulauPari

NB : petisi ini diluncurkan pada tanggal 6 April, bertepatan pada Hari Nelayan Nasional sebagai wujud kepedulian kami atas kehidupan saudara-saudara kita para nelayan di seantero Nusantara

www.peduli-pesisir.com

Untuk menandatangani petisi ini, silahkan kunjungi Website Change

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>